Pemerintah Kota Bukittinggi Gelar Rapat Koordinasi HIV AIDS

Pemerintah Kota Bukittinggi Gelar Rapat Koordinasi HIV AIDS 

Bukittinggi-Pemerintah Kota Bukittinggi, melalui Dinas Kesehatan gelar rapat koordinasi penanggulangan HIV AIDS.Rakor dilaksanakan di Aula Balaikota Bukittinggi, Rabu, 10 Mei 2023.

Baca juga: SPAM Batam Ikut Dalam Kegiatan Vaksin Tiga Pfizer Dewasa

Kepala Dinas Kesehatan Bukittinggi, Linda Faroza, menjelaskan, situasi HIV AIDS di Kota Bukittinggi memang mengkhawatirkan.Tahun 2018 terdapat 75 kasus HIV dan 45
kasus AlDS, tahun 2019 ada 62 kasus HIV 41 kasus AIDS, tahun 2020 ada 34 kasus HIV 19 AIDS, tahun 2021 ada 27 kasus HIV 16 AIDS. Namun tahun 2022 ada 63 kasus HIV dan 36 kasus AIDS. 

Hingga Maret 2023, terdapat 16 kasus HIV 6 AIDS. Totalnya ada 278 kasus HIV dan 163 AIDS. Jika dihitung dari tahun 2008, terdapat 1064 kasus kumulatif ODHIV.

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus Omicron, Kapolri Tinjau Vaksinasi di Cianjur Jawa Barat

Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar,
menjelaskan, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, dapat menimbulkan berbagai penyakit yang disebut AlDS.

"Jika tidak ditangani dengan serius maka dapat menimbulkan kematian. Angka komulatif penemuan kasus HIV mulai tahun 2008 sampai dengan Desember 2022 sudah mencapai angka 1064 orang.Virus ini, mendominasi pada usia 25 sampai 49 tahun, " terang Wako.

Baca juga: Rudi Semangati Kader Posyandu Kelurahan Siaga Sagulung

Erman menambahkan, Pada tahun 2030 merupakan tahun yang ditargetkan oleh global dan Nasional sebagai Ending AIDS yang dikenal dengan istilah The Three zero yaitu, Zero new HIV Infection (tidak ditemuan kasus HIV baru), Zero AIDS related death (tidak ada kematian akibat AlDS), Zero discrimination (tidak ada diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS).

Untuk itu, Pemko Bukittinggi saat ini tengah menyusun strategi untuk menanggulangi penyebaran HIV AIDS ini. Salah satu yang paling utama untuk dilaksanakan, melakukan pendalaman pendidikan berkarakter, bagaimana pendidikan karakter, bukan pada materinya, tapi lebih pada kegiatannya.(Linda).

Baca juga: Rentan Kriminalisasi, Komisi IX DPR RI Akan Perjuangkan Payung Hukum Bagi Apoteker